Tak Hanya Etnis Rohingya, Muslim Di Seluruh Myanmar Juga Mengalami Penindasan

shares |

Loading...

Muslim di seluruh Myanmar telah menghadapi penindasan di bawah pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Konselor Negara Aung San Suu Kyi, sebuah kelompok hak asasi manusia mengatakan pada hari Selasa.

Jaringan Hak Asasi Manusia Myanmar (Burma Human Rights Network/BHRN) mengatakan dalam sebuah laporan setebal 104 halaman bahwa penganiayaan terhadap umat Islam di Myanmar telah meningkat dengan pembatasan terhadap dokumen identitas nasional dan tempat-tempat ibadah dan penciptaan zona larangan untuk Muslim selama lima tahun terakhir tahun, demikian laporan worldbulletin.net.

Kelompok tersebut mengatakan bahwa kondisi untuk semua Muslim di seluruh negeri telah memburuk lima tahun ini setelah kekerasan awal terjadi antara umat Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine tahun 2012, yang menyebabkan lebih dari 100 orang tewas dan puluhan ribu mengungsi.

“Di seluruh negeri, ‘zona bebas Muslim’ telah terbentuk, sementara tempat ibadah Muslim telah ditutup atau dianggap tidak dapat digunakan,” ungkap BHRN, yang didirikan pada tahun 2012, mengatakan dalam laporan tersebut.

Laporan tersebut, yang didasarkan pada lebih dari 350 wawancara selama delapan bulan kerja lapangan di 46 kota dan desa di seluruh negeri, memberikan bukti kuat akan penganiayaan sistematis umat Islam yang terus berlanjut sampai ke era “pemerintahan pseudo-sipil,” kata kelompok tersebut.

Laporan ini juga menyoroti bahwa penganiayaan tidak terbatas pada perlakuan terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, yang menolak kewarganegaraan meskipun banyak yang telah tinggal beberapa generasi di daerah tersebut.

“Muslim pada umumnya terus dipersulit KTP-nya (National Registration Cards atau NRCs), dan Rohingya secara khusus telah dilakukan kampanye kekerasan yang dilakukan oleh militer.”

Seorang pemimpin Muslim yang terkait dengan Dewan Urusan Agama Islam Myanmar mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa dia setuju dengan sebagian besar temuan dalam laporan tersebut.

“Misalnya, masih sulit bagi pemuda Muslim untuk mendapatkan kartu NRC bahkan jika orang tua mereka adalah pemegang kartu NRC,” kata anggota dewan yang tidak bersedia disebut namanya karena resiko masalah tersebut.

Dia mengatakan ada banyak Muslim di Yangon dan daerah lain di seluruh negeri yang tidak memiliki dokumen identitas nasional dan tidak memiliki hak dasar seperti hak untuk memilih.

“Anda bisa menemukannya dengan mudah di Dala,” katanya, merujuk pada kota Dala di sisi lain Sungai Yangon.

Sentimen anti-Muslim telah meningkat di Myanmar sejak kekerasan melanda di negara bagian Rakhine pada pertengahan 2012, dan empat undang-undang keagamaan yang diskriminatif diberlakukan di bawah pemerintahan Presiden Thein Sein.

BHRN mengatakan bahwa penganiayaan terhadap Muslim di Myanmar terus berlanjut dengan cara yang dilembagakan, meskipun kekerasan langsung telah menurun.

“Aung San Suu Kyi telah secara konsisten gagal untuk mencoba mengubah sikap masyarakat, dan pemimpin senior (Liga Nasional untuk Demokrasi) diizinkan membuat pernyataan anti-Rohingya,” katanya, merujuk pada partai yang berkuasa.

Beberapa pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Suu Kyi tentang kekerasan yang sedang berlangsung di bagian utara negara bagian Rakhine merujuk pada Muslim Rohingya sebagai orang Bengali, sebuah istilah yang menunjukkan bahwa mereka adalah imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh. Padahal muslim Rohingya telah mendiami Arakan atau Rakhine selama ratusan tahun.

sumber
Loading...

MENARIK LAINNYA